Lembaga Non-Bank

LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

Mesti Lembaga Keuangan Bukan Bank tidak memiliki cara-cara penghimpunan dana yang selengkap Bank, namun pada pokoknya Lembaga Keuangan Bukan Bank mempunyai kegiatan utama yang tidak jauh berbeda dengan Bank. Secara umum, kegiatan utama Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Satu hal yang perlu diingat di sini adalah bahwa Lembaga Keuangan Bukan Bank tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berupa simpanan tabungan, giro, dan deposito., Lembaga Keuangan Bukan Bank hanya menghimpun dana secara tidak langsung terutama melalui kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam bentuk pinjaman/kredit, dan penyertaan. Berdasarkan perkembangan kegiatan Lembaga Keuangan Bukan Bank saat ini, kegiatan penyaluran dana tidak terbatas hanya untuk tujuan investasi saja, atau untuk perusahaan saja, atau untuk jangka menengah atau panjang saja. Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam kenyataannya juga menyalurkan dananya untuk tujuan konsumsi dan modal kerja, untuk perorangan, dan juga untuk jangka menengah.

A. Leasing ( Sewa Guna Usaha)

1. Pengertian

Beberapa pengertian sewa guna usaha atau dikenal dengan istilah Leasing antara lain:

  1. The Equipment Leasing Association (ELA-UK)

Leasing adalah suatu kontrak antara lessor dengan lessee untuk penyewaan suatu jenis barang atau aset tertentu langsung, dari pabrik atau agen penjual oleh lessee. Hak kepemilikan barang itu tetap berada pada lessor. Lessee memiliki hak pakai atas barang tersebut dengan membayar sewa dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan..

  1. Anembal and Isom

Dari segi pandangan hukum, kegiatan lessing memiliki 4 ciri, yaitu:

1). Perjanjian antara Lessor dengan pihak lessee.

2). Berdasarkan perjanjian lessing, lessor menggalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lesse.

3). Lessee membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang atau aset.

4). Lessee mengembalikan barang atau aset tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomis barang tersebut.

  1. Keputusan  Menteri Keuangan No. 1169/KMK. 01/1991 tertanggal 21 Nopember 1991 tentang kegiatan lessing atau sewa guna usaha.

Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara  leasing dengan hak opsi ( Finance Lease) maupun leasing tanpa hak opsi ( Operating Lease) untuk digunakan oleh lesse selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Yang dimaksud Finance Lease adalah kegiatan leasing di mana lesse pada akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sedangkan, yang dimaksud dengan operating lease adalah kegitan leasing dengan lesse pada akhir kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek leasing.

2. Perkembangan leasing di Indonesia.

Kegiatan leasing ( sewa guna usaha) diperkenalkan untuk petama kalinya di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep. 122/MK/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974 dan No.30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang “Perijinan Usaha leasing”. Sejak saat itu (khususnya tahun 1980) jumlah perusahaan sewa guna usaha dari tahun ke tahun untuk membiayai penyediaan barang-barang modal dunia usaha. Untuk mendukung perkembangan usaha ini Menteri Keuangan selanjutnya mengeluarkan SK No 650/MK/IV/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak paenjualan dan besarnya bea meterai terhadap usaha leasing. Selanjutnya dengan kebijakan deregulasi tanggal 20 Desember 1988 perusahaan pembiayaan di antaranya usaha leasing diatur dalam paket tersebut dengan berlakunya paket kebijakan tersebut juga diperkenalkan istilah lembaga pembiayaan yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Hadirnya perusahaan sewa guna usaha patungan (Joint Venture) bersama perusahaan swasta nasional telah mampu mempopulerkan peranan kegiatan sewa guna usaha sebagai alternatif pembiayaan  barang modal yang sangat dibutuhkan para pengusaha di Indonesia, di samping cara-cara pembiayaan konvensional yang lazim dilakukan melalui perbankan. Ketentuan minimum modal disetor untuk pendirian suatu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha leasing diatur  dalam Pakdes 20, 1988 dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988  tanggal 20 Desember 1988, dengan jumlah modal disetor atau simpanan wajib dan pokok ditetapkan sebagai berikut:

  1. Perusahaan swasta nasional sebesar Rp. 3 milyar
  2. Perusahaan patungan Indonesia- asing sebesar Rp. 10 milyar
  3. Koperasi sebesar Rp. 3 milyar.

3. Mekanisme Leasing

dalam transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan, antara lain:

  1. Lessor

Lessor merupakan perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal.

Dalam finanse lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikelurkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkn keuntungan. Dalam operating lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyedian barang dan pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pengoperasian barang modal tersebut.

  1. Lessee.

Lesse adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Dalam finance lease, lessee bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau  secara berkala. Pada akhir masa kontrak, lessee memiliki hak opsi atas barang yang, yang berarti bahwa pihak lessee memiliki hak untuk membeli barang yang di-lease dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam operating lease, lessee bertujuan dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa resiko bagi lessee terhadap kerusakan.

  1. Supplier.

Supplier yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh  lessor. Dalam finance lease, supplier langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Dalam operating lease, supplier menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak baik secara tunai  maupun kredit yang nantinya akan dilunasi dengan angsuran.

  1. Bank atau Kreditur.

Dalam suatu perjanjian kontrak leasing, pihak Bank atau kreditur tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut tetapi Bank memegang peranan dalam hal menyediakan dana kepada lessor. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan supplier menerima kredit dari Bank.

B. Modal Ventura.

Apabila dibandingkan dengan lembaga pembiayaan yang lain, Modal Ventura memberikan skema pembiayaan usaha yang relatif lebih lunak. Skema pembiayaan melalui modal ventura dapat dikatakan relatif lebih lunak, terutama jika dibandingkan dengan pembiayaan dari kredit perbankan, antara lain karena balas jasa yang harus diberikan oleh penerima modal ventura kepada perusahaan modal ventura berdasarkan prinsip bagi hasil. Sejak awal diperkenalkannya pembiayaan melalui modal ventura, pembiayaan ini mempunyai 2 (dua) dimensi utama, yaitu dimensi bisnis dan dimensi sosial. Modal Ventura berdimensi bisnis artinya kegiatan pembiayaan melalui modal ventura bertujuan untuk memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan modal ventura. Modal ventura berdemensi sosial artinya bantuan pembiayaan dan manajemen melalui modal ventura diarahkan juga untuk membantu usaha kecil yang sedang mengalami kesulitan modal dalam kegiatan usahanya.

  1. Pengertian.

Modal ventura dapat didefinisikan suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan kepada suatu pusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal. Perusahaan yang menerima penyertaan modal disebut Perusahaan Pasangan Usaha (Investee Company), dan perusahaan yang melakukan penyertaan modal disebut Perusahaan Modal Ventura. Meski prinsip pembiayaan dari modal ventura adalah “Penyertaan”, namun hal tersebut tidak berarti bentuk formal dari pembiayaannya selalu penyartaan. Bentuk pembiayaannya bisa saja obligasi atau bahkan pinjaman, namun obligasi atau pinjaman itu idak sama dengan obligasi atau pinjaman biasa karena mempunyai sifat khusus yang pada intinya mempunyai syarat pengembalian dan balas jasa yang lebih lunak. Syarat yang lebih lunak itu dapat bermacam-mcam, antara lain berupa:

    1. bagi hasil
    2. pembayaran pinjaman hanya jika Perusahaan Pasangan Usaha mampu (mengalami tingkat keuntungan tertentu)
    3. pinjaman dapat dikonversikan menjadi saham/penyertaan
    4. dan lain-lain.
  1. Sejarah di Indonesia.

Awal pengakuan secara formal adanya usaha modal ventura di Imdonesia pada saat berlakunya Kebijakan 20 Desember 1988 yang menempatkan usaha modal ventura sebagai salah satu kegiatan pembiayaan samping bentuk-bentuk kegiatan pembiayaan yang lain. Pada kenyataannya usaha modal ventura relatif kurang berkembang di Indonesia dibandingkan lembaga pembiayaan yang lain. Kurang berkembangnya usaha modal ventura di Indonesia terutama disebabkan karena:

    1. Belum dikenal
    2. Risiko
    3. Kesesuaian
    4. Tenaga profesional
    5. Pasar modal
    6. Peratuan perundangan
  1. Cara Pemberian Bantuan

Bantuan yang diberikan Perusahaan Modal Ventura kepada Perusahaan Pasangan Usaha dapat meliputi 2 (dua) hal, yaitu bantuan finansial dan bantuan menajemen. Atas dasar cara pemberian kedua jenis bantuan tersebut, mekanisme modal ventura dapat dibedakan menjadi:

    1. Single TierAproach

Pendekatan ini menempatkan sebuah Perusahaan Modal Ventura dalam dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai pemberi bantuan pembiayaan (fund company) dan juga sebagai pemberi bantuan manajemen atau pengelolaan dana (managemen company). Berdasarkan pengertian tersebut, pihak-pihak utama yang terkait dalam kegiatan modal ventura hanya terdii dari 1 Perusahaan Modal Ventura dan 1 Perusahaan Pasangan Usaha. Skema berikut akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

    1. Two Tier Aproach

Pendekatan ini memungkinkan sebuah Perusahaan Pasangan Usaha untuk menerima bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen dari Perusahaan Modal Ventura yang berbeda. Berdasarkan pengertian tersebut, pihak-pihak yang terkait meliputi 3 (tiga) pihak, yaitu 1 Perusahaan Modal Ventura yang memberikan bantuan pembiayaan, 1 Perusahaan Modal Ventura yang memberikan bantuan manajemen, dan 1 Perusahaan Pasangan Usaha. Skema berikut ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

C. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan  yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan, baik Bank maupun lembaga keuangan bukan Bank, untuk tujuan produksi, distribusi, atau konsumsi barang dan jasa. Lembaga keuangan bukan Bank yang menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan kepada debitur untuk tujuan konsumsi barang dan jasa disebut dengan perusahaan pembiayaan konsumen.

  1. Pengertian.

Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan di atas disebut perusahaan pembiayaan konsumen atau consumer fimance company. Perusahaan pembiayaan konsumen yang berbentuk lembaga keuangan bukan Bank dapat didirikan oleh suatu institusi non Bank maupun oleh suatu Bank, tetapi pada dasarnya antara Bank yang mendirikan dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang didirikan merupakan suatu badan usaha yang terpisah satu dengan yang lainnya.

  1. Jenis.

Atas dasar kepemilikannya, perusahaan pembiayaan konsumen dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari supplier barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitur, perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu group usaha dengan supplier barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitur, dan perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan supplier barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitur

Perusahaan pembiayaan konsumen ini dibentuk oleh perusahaan induknya, yaitu supplier untuk memperlancar penjualan barang atau jasanya. Mengingat perusahaan ini sengaja dibentuk untuk memperlancar penjualan barang atau jasa perusahaan induknya, maka perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini biasanya hanya melayani barang dan jasa yang diproduksi atau ditawarkan oleh perusahaan induknya. Contoh: PT Agung Rejeki adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jual beli Elektronik. Menggingat daya beli masyarakat sedang menurun, maka PT Agung Rejeki ingin memperlancar usahanya dengan cara mendirikan PT Agung Putra yang merupakan suatu perusahaan pembiayaan konsumen yang khusus melayani kredit pembelian segala merek elektonik.

Tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan konsumen dari skema di atas adalah sebagai berikut:

1). Pembentukan anak perusahaan.

2). Pembuatan perjanjian kerjasama pembiayaan konsumen

3). a. Perjanjian       jual   beli      yang      dibiayai   oleh      perusahaan

pembiayaan  konsumen

    1. Pernanjian   pembiayaan   pembelian   dari   PT Agung  Rejeki oleh
    2. konsumen

4). a. Pembayaran tunai.

b. Penyerahan barang

5). Pembayaran   (angsuran  pokok   dan  bunga)  hingga   lunas selama

jangka  waktu tertentu.

b. Perusahaan     Pembiayaan    Konsumen    yang  merupakan    satu group

dengan  supplier

Perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini pada dasarnya tidak berbeda dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari supplier. Perusahaan pembiayaan ini biasanya juga hanya melayani pembiaaan pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh supplier yang masih satu group usaha dengan perusahaan tersebut. Perbedaan hanya terletak pada hubungan antara supplier dengan perusahaan pembiayaan konsumen. Contoh: Satria Utama adalah perusahaan yang bergerak di berbagai bidang usaha. Salah satunya perusahaan yang bergabung di group ini adalah PT Inti Perkasa yang bergerak di bidang pengembang. Demi peningkatan penjualan Rumah tinggal, maka Satria Utama membentuk satu perusahaan PT Inti Perkasa Finance yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen.

Langkah-langkah pelaksanaan pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

    1. Mempunyai salah satu anak cabang perusahaan.
    2. Membentuk anak perusahaan baru.
    3. Pembuatan perjanjian kerjasama pembiayaan konsumen.
    4. a.Perjanjian jual beli rumah yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan

konsumen.

4.  b. Perjanjian      pembiayaan  pembelian  rumah  dari PT Inti Perkasa oleh  konsumen,

    1. a. Pembayaran tunai

b. Penyerahan barang.

.Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan supplier

Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan supplier biasanya tidak hanya melayani pembiayaan atas pembelian barang pada satu supplier saja. Perusahaan pembiayaan ini bisa melayani pembiayaan pembelian pada supplier yang lain, sedangkan spesialisasi perusahaan pembiayaan konsumen biasanya pada jenis atau tipe barang dan daerah pemasarannya. Perusahaan pembiayan konsumen ada yang spesialis pada pembiayaan pembelian barang tertentu saja. Contoh: PT     Jati Barokah adalah sebuah perusahaan produsen meubel di kota Solo, dan untk memperlancar penjualannya perusahaan ini bekerjasama dengan sebuah perusahaan pembiayaan konsumen yaitu PT Abadi Jaya yang bergerak dalam bidang penjualan berbagai meubel di kota Solo.

Tahap-tahap pelaksanaannya pembiayaan konsumen ini sebagai berikut:

1). Pembuatan Perjanjian kerjasama  pembiayaan konsumen

2) a. Perjanjian jual beli meubel yang dibiayai oleh perusahaan

pembiayaan    konsumen.

2) b.  Perjanjian    pembiayaan   pembelian   meubel   dari PT  Jati

Barokah   oleh konsumen.

3). a. Pembayaran tunai

3). b. Penyerahan barang.

4. Pembayaran  (angsuran  pokok  dan  bunga)  hingga  lunas selama

D. Anjak Piutang.

Masalah yang dihadapi suatu badan usaha sangat beragam, mulai dari masalah keuangan sampai masalah non keuangan. Masalah yang sering dihadapi antar lain kesulitan modal, kesulitan manajemen, administrasi penjualan, dan masalah pemasaran. Untuk mengatasi hal tersebut diatas ada suatu perusahaan pembiayaan yang ditawarkan melalui “anjak Piutang” yang akan memberikan satu alternatif solusi terhadap masalah di atas. Jasa yang ditawarkan oleh suatu  perusahaan anjak piutang tidak hanya sekedar pembiayaan murni melainkan juga jasa non-pembiayaan.

  1. Pengertian.

Pihak yang terkait dengan anjak piutang meliputi faktor, klien, dan pelanggan. Faktor atau perusahaan jasa anjak piutang adalah pihak yang memberikan jasa anjak piutang. Klien adalah pihak yang menerima jasa anjak piutang dan menjual barang/jasa secara kredit kepada pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang membeli barang/atau jasa dari klien dan mempunyai kewajiban berupa hutang jangka pendek kepada klien.

Anjak piutang atau “factory” merupakan suatu perjanjian antar pihak faktor (perusahaan anjak piutang) dengan klien (perusahaan yang menerima jasa anjak piutang) yang mewajibkan pihak faktor untuk memberikan jasa berupa:

    1. Pembayaran atas piutang dagang yang dimiliki oleh klien.
    2. Non-pembiayaan berupa antara lain penagihan piutang, dan administrasi penjualan.

Serta mewajibkan pihak klien untuk:

    1. Menjual atau menjaminkan piutangnya kepada pihak faktor.
    2. Memberikan balas jasa finansial kepada faktor.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

  1. Jenis.

Pada pelaksanaanya, jenis dari jasa anjak piutang yang diberikan oleh fakor dan yang akan diterima oleh klien sangat bergantung pada formulasi perjanjian yang oleh kedua belah pihak. Atas dasar hal tersebut jasa anjak piutang dapat dibedakan atas dasar hal-hal berikut ini:

    1. Full Service Factoring

Anjak piutang jenis ini memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan.

    1. Bulk Factoring

Anjak piutang yang memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada pelanggan, tanpa memberikan jasa lain seperti proteksi risiko piutang, penagihan dan sebagainya

    1. Maturity Factoring

Anjak piutang jenis ini memberikan jasa proteksi risiko piutang, administrasi penjualan secara menyeluruh, dan penagihan. Proteksi risiko atas piutang diberikan oleh faktor tanpa melakukan pembiayaan atau pemberian uang muka atas pelunasan piutang. Pembelian piutang oleh faktor dilakukan pada tanggal tertentu yang biasanya ditentukan atas dasar rata-rata jangka waktu jatuh tempo dari piutang yang diberikan kepada klien.

    1. Invoice Discounting.

Anjak piutang jenis ini hanya memberikan jasa pembiayaan saja, sedangkan jasa non-pembiayaan samasekali tidak diberikan.

E.  Pegadaian.

Apabila dilihat dari kegiataan usahanya, pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan Bank yang fokus kegiatannya adalah pembiayaan. Secara umum, tujuan ideal dari  perum pegadaian adalah pnyediaan dana dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat luas terutama kalangan menengah ke bawah untuk berbagai tujuan, seperti konsumsi, produksi dan sebagainya.

  1. Pengertian.

Pengertian Gadai dan Perusahaan Umum Pegadaian di Indonesia adalah sebagai berikut:

    1. Gadai

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

    1. Perusahaan Umum Pegadaian.

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 di atas. Tugas pokok adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

  1. Kegiatan usaha.
    1. Penghimpun dana.

Dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari:

1). Pinjaman jangka pendek dari perbankan.

Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini (sekitar  80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun)

2). Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka, dan lain-lain).

3)   Penerbitan Obligasi.

Sampai dengan tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 (dua) kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Penerbitan pertama adalah pada tahun 1993 sebesar Rp. 25 milyar dan penerbitan yang kedua kalinya pada tahun 1994 total nili obligasi yang telah ditrbitkan adalah sebesar Rp 50 milyar.

4) Modal sendiri.

Modal sendiri yang dimiliki oleh Perum Pegadaian terdiri dari:

      • Modal awal, yaitu kekayaan negara di luar APBN sebesar Rp. 205 milyar
      • Penyertaan modal pemerintah.
      • Laba ditahan, laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda.
    1. Penggunaan dana.

Dana yang telah berhsil dihimpun kemudian digunkan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal:

1). Uang kas dan dana likuit lain.

Perum pegadaian memerlukan dana likuid yang siap digunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti: kewajiban yang telah jatuh tempo, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai, biaya operasional yang harus segera dikelurkan, pembayaran pajak, dan lain-lain.

2). Pembelian dan pengadaan berbagai macam benuk aktiva tetap dan inventaris. Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan serta inventaris ini tidak secara lngsung dapat menghasilkan penerimaan bagi Perum Pegadaian namun sangat penting agar kegiaan usahanya dapat dijalankn dengan baik. Aktiva tetap dan peralatan ini antara lain adalah berupa: tanah, kantor atau bangunan, komputer, kendaraan, brangkas, dan lainnya.

3). Pendapatan kegiatan operasional.

Kegiatan operasional Perum Pegadaian memerlukan dan yang tidak kecil. Dana ini antara lain digunkan untuk: gaji pegawai, honor, perawatan, dan lain-lain.

4). Penyaluran Dana.

Penyaluran dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai. Lebih dari 50% dana yang telah dihimpun oleh Perum Pegadaian tertanam dalam bntuk aktiva ini, karena memang ini merupakan kegiatan utamanya. Penyaluran dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah, penerimaan inilah yang merupakan penerimaan utama bagi Perum Pegadaian dalam menghasilkan keuntungan, meskipun tetap dimungkinkan untuk mendapatkan peneriman dari sumber yang lain seperti investasi surat berharga dan pelelangan jaminan gadai.

5). Investasi Lain.

Kelebihan dana (idle fund), yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun belum dapat disalurkan kepada masyarakat, dapat ditanamkan dalam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Investasi ini dapat menghasilkan penerimaan bagi Perum Pegadaian, namun penerimaan ini bukan merupakan penerimaan utama yang diharapkan oleh Perum Pegadaian.

    1. Produk dan Jasa Perum Pegadaian.

Produk dan jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian kepada masyarakat meliputi sebagai berikut:

1). Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai.

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman. Konsekuensi yang pertama dari hal tersebut adalah bahwa bahwa jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan.

2). Penaksiran nilai barang.

Jasa penaksiran barang dapat diberikan oleh Perum Pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Barang-barang yang akan ditaksir pada dasarnya semua barang bergerak yang bisa digadaikan, terutama emas, berlian, dan intan. Masyarakat yang memerlukan jasa ini biasanya ingin mengetahui nilai jual wajar atas barang berharganya yang akan dijual. Atas dasar penaksiran yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.

3). Penitipan barang.

Perum Pegadaian dapat menyelenggarakan jasa penitipan barang karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak yang cukup memadai. Gudang dan tempat penyimpanan barang bergerak lain milik pegadaian terutama digunakan untuk menjimpan barang-barang yang digadaikan oleh masyarakat.

4). Jasa lain.

Ketiga jenis jasa di atas hampir selalu ada pada setiap kantor pegadaian. Di samping ketiga jasa tersebut, kantor pegadaian tertentu juga menawarkan jasa lain seperti kredit kepada pegawai dengan penghasilan tetap, gold counter, dan lain-lain.

F. Pasar Modal.

Pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang kongkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun.  Menurut Kamus Pasar Uang dan Modal adalah pasar kongkret atau abstak yang mempertemukan  pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka satu tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-bank tabungan sedangkan yang termasuk peminat adalah pengusaha, pemerintah dan masyarakat umum.

1. Perkembangan Pasar Modal di Indonesia.

Aktivitas yang sekarang diidentikan sebagai aktivitas pasar modal sudah     dimulai sejak tahun 1912 di Jakarta. Aktivitas ini dilakukan oleh orang Belanda. Efek yang diperdagangkan saat itu adalah saham dan obligasi perusahaan milik Belanda. Aktivitas ini terhenti saat perang dunia kedua. Memasuki era kemerdekaan, bursa efek diaktifkan kembali dengan diterbikan obligasi pemerintah RI tahun 1950. pengaktifan ini didukung dengan UU Darurat tentang Bursa No 13 Tahun 1951 yang kemudian ditetapkan UU No 15 tahun 1952. usaha ini kurang memberi rangsangan yang memadai untuk menggairahkan pasar modal.

Untuk meningkatkan aktivitas di pasar modal, pemerintah membentuk Badan Pelakasana Pasar Modal (BAPEPAM) yang untuk kemudian menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Untuk merangsang perusahaan melakukan emisi, pemerinah memberikan keringanan atas pajak perseroan sebesar 10% -20 % selam 5 tahun sejak perusahaan yang bersangkutan go publik. Selain itu, untuk investor WNI yang membeli saham melalui pasar modal tidak dikenakan pajak pendapatan atas capital gain, pajak atas bunga, dividen, dan royality dan pajak kekayaan atas nilai saham/bukti penyertaan modal.

Pada tahun 1988, pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal antara lain Pakto 27 1988 dan Pakdes 20 1988. sebelum itu telah dikeluarkan Paket 24 Desember 1987 yang berkaitan dengan usaha pengembangan pasar modal.

2. Lembaga- Lembaga Yang Terlibat Di Pasar Modal.

a. BAPEPAM ( Badan Pengawas Pasar Modal )

b. Lembaga Penunjang Pasar Perdana.

1). Penjamin Emisi Efek

2). Akuntan Publik

3). Konsultan Hukum

4). Notaris

5). Agen Penjual

6). Perusahaan Penilai

c. Lembaga Penunjang dalam Emisi Obligasi

1). Wali Amanat

2). Penanggung

3). Agen Pembayar

d. Lembaga Penunjang Pasar Sekunder

1). Pedagang Efek

2). Perantara Perdagangan Efek

3) Perusahaan Efek

4). Biro Administrasi Efek

5). Reksa Dana.

3. Produk – Produk Di Pasar Modal.

a. Reksa Dana

.     b. Saham

c. Saham Preferen

d. Obligasi

e. Waran

f. Right Issue

G. Dana Pensiun

Dana pensiun diselenggarakan dalam upaya memberikan jaminan kesejahteraan     para karyawan. Jaminan  diberikan dalam bentuk manfaat pensiun pada saat karyawan memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan. Jaminan tersebut akan memberikan ketenangan pada karyawan karena adanya kepastian akan masa depannya. Secara psikologis, jaminan akan masa depan ini dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga akan mengguntungkan baik pihak perusahaan maupun karyawan itu sendiri,

Jaminan kesejahteraan yang dikemas dalam manfaat pensiun diberikan pada karyawan   dan keluarganya secara berkala sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, yaitu UU No 11 tahun 1992. undang-undang tersebut didukung PP No 16 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan PP No 77 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Di Indonesia, melali UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 250/KMK.00111985 tanggal 6 Maret 1985 telah memberikan perlakuan khusus kepada dana pensiun, sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan minat swasta untuk menyelenggarakan praogram pensiun guna memberi kesejahteraan dan jaminan hidup hari tua kepada karyawannya.selain itu diharapkan pula bahwa dana pensiun sebagai salah satu alternatif pembiayaan akan ikut memarakkan sektor keuangan dalam upaya mendorong kehidupan ekonomi dan pembangunan yang lebih dinamis di Indonesia.

1. Pengertian dan Tujuan Penyelenggaraan Dana Pensiun.

a. Pengertian .

Dana pensiun sesuai dengan UU No 11 tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi bagi pesertanya. Penyelenggaraan pensiun tersebut dapat dikelola oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun.

b. Tujuan Penyelenggaraan Dana Pensiun.

Jika dipandang dari sisi pemberi kerja, tujuan penyelenggaraan dana pensiun adalah sebagai berikut:

1). Kewajiban Moral

Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan ketenangan atas mada depan para karyawannya.oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengikutkan atau membentuk sendiri dana pensiun untuk para karyawannya.

2) Loyalitas.

Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Loyalitas tersebut akan semakin besar dengan jaminan keamanan yang diterima oleh karyawan.

3). Kompetisi Pasar Tenaga Kerja.

Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesonal di pasaran tenaga kerja.

Jika dipandang dari sisi karyawan.

1). Rasa aman karyawan terhadap masa yang akan datang dalam arti mempunyai penghasilan pada saat mencapai usia pensiun. Karyawan mengharapkan mendapatkan jamnan ekonomis setelah dia memasuki masa pensiun. Harapan itu akan sangat mempengaruhi kinerja saat ini, pada saat masih produktif.

2). Kompensasi yang lebih baik yaitu karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja.

2. Fungsi Penyelenggaraan Dana Pensiun

fungsi program pensiun harus dapat diidentifikasi dengan jelas supaya program tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi program pensiun antara lain:

    1. Asuransi.

Peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggung atas beban bersama dari dana pensiun masa kerja para karyawan bukan harga mati. Apabila masa kerja karyawan belum mencapai masa kerja yang disyaratkan tetapi karyawan berhalangan tetap maka dijamin dapat memperoleh pensiun.

    1. Tabungan.

Himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan setiap bulan dapat dilihat sebagai tabungan dari para pesertanya. Iuran tersebut adalah konsekuensi dari manfaat yang akan diterima oleh karyawan di masa yang akan datang.

    1. Pensiun.

Seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkannya dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama setelah mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta dan janda/duda peserta.

  1. Usia Pensiun

Usia pensiun adalah usia ketika peserta berhak untuk mengajukan pensiun dan mendapatkan manfaat pensiun. Usia pensiun dapat dibedakan dalam empat (4) kategori:

    1. Pensiun Normal.

Usia paling rendah saat karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Usia pensiun normal ditentukan dalam Peraturan Dana Pensiun. Dalam usia pensiun normal, peserta pensiun berhak atas pensiun penuh.

    1. Pensiun Dipercepat.

Ketentuan pensiun yang mengizinkan peserta pensiun untuk mempercepat pensiun karena suatu hal. Persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh peseta antara lain mendapatkan pesetujuan dari pemberi kerja, dan ada halangan yang bersifat tetap. (cacat).

    1. Pensiun ditunda.

Ketentuan ini memperkenankan karyawannya yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja melampaui usia pensiun normal.

    1. Pensiun Cacat.

Apabila karyawan mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya, berhak memperoleh manfaat pensiun.

Tentang imansaefudin

internet marketer
Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized dan tag , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s